Direktorat Teknis Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2018 Tahun 2018. PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Atau jika Anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. PMK-213/PMK.03/2016 - HSI Consulting Dalam PMK-213/PMK.03/2016 terdapat 2 (dua) peraturan dasar yang mana adalah sebagai berikut: Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak diharuskan melampirkan dokumen berdasarkan peraturan UU … Tentang PMK 213 /PMK.03/2016 – Dina Marito B : Tidak, ada ciri-ciri yang harus diperhatikan sesuai dengan PMK 213 , jika salah satu ciri ini ada maka wajib menyelenggarakan TP Doc : Nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); (Pasal 2 ayat 2) PMK NO.213-PMK.05-2013 tentang SAPP%2Blampiran-AKRUAL … View Lab Report - PMK NO.213-PMK.05-2013 tentang SAPP%2Blampiran-AKRUAL (1) from ACC 638 at St. John's University. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979). 2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud CbCR | Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan ketentuan PMK-213 tersebut, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan dan/atau menyampaikan tiga jenis dokumen transfer pricing (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan Laporan per Negara (CbC Report). Transfer pricing alert January 2017 213/PMK.03/2016 213/PMK.03/2016 Indonesia menerbitkan peraturan atas ketentuan baru mengenai dokumentasi Tahun pertama Laporan per Negara harus disiapkan adalah tahun pajak 2016 dan wajib disampaikan bersamaan dengan SPT PPh Badan untuk tahun pajak berikutnya, sebagai contoh tahun pajak 2017. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
New Requirements based on PER-29/PJ/2017 29”) 213/PMK.03/2016 (“PMK 213”) dated 30 December 2016 which is applicable for tax year ended on or after 30 December 2016. PMK-213 adopts the three-tiered approach of the transfer pricing documentation in line with the recommendations of BEPS Action 13: • Master file; • Local file; and • CbCR An implementation regulation of PMK 213 on MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu 213-2-4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan PMK 213 - Transfer Pricing | Ortax - your center of ... Jan 17, 2017 · apakah untuk SPT Tahunan 2016 ini sudah harus melampirkan formulir sesuai dengan PMK 213 30 Desember kemarin? dan dalam Pasal 2 (2) Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan: a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Download Kumpulan PERMENKEU/PMK Tahun 2016,2017,2018 | …
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017 ... - PakGiman.Com Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. PMK ini ditetapkan tanggal 26 Januari 2017, diundangkan tanggal 27 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2017. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.03/2015 tent ang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 dengan rahmat tuhan yang maha esa Pelatihan TP Doc: Tata Cara Dokumentasi Transfer Pricing ...
PMK – 213/PMK.03/2016 – PERATURAN PAJAK
